.jpg)
Naralensa.com_ DALAM konsepsi geopolitik, lingkungan strategis atau lingkaran konsentris terdekat merupakan titik utama yang menjadi penekanan kebijakan luar negeri suatu negara. Asumsi dasarnya, kawasan tempat sebuah negara berada bukan saja memainkan peranan sebagai ruang hidup (lebensraum), tetapi menjadi ekosistem yang menentukan eksistensi dan stabilitas ke depan. Berpijak pada pemahaman tersebut, tidak berlebihan apabila Asia Tenggara selaiknya menjadi prioritas utama bagi kebijakan luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak menjabat pada 20 Oktober 2024 hingga April 2026, Presiden tercatat sudah melakukan kunjungan ke luar negeri sebanyak 49 kali.
Target kunjungan tersebut mencakup 28 negara dengan durasi total kunjungan berkisar antara 95 hingga 112 hari.
Presiden tampak lebih intens membangun komunikasi diplomatik dengan negara-negara yang secara geografis jauh seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Tiongkok, hingga Rusia.
Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei memang dikunjungi, namun frekuensinya tidak seintens negara-negara besar di atas.
Sekilas, pola diplomasi seperti ini terlihat sebagai pengejawantahan kebijakan luar negeri yang bersifat bebas dan aktif melalui pencapaian kepentingan nasional.
Namun, resultante atau hasil dari diplomasi tersebut harus menjadi variabel penting dalam bagan pertimbangan pemerintah ke depan.
Capaian diplomasi yang sudah diraih harus dipertahankan dengan tidak menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat kontraproduktif.
Sejatinya, ini merupakan rumus baku dan pola dasar dari kebijakan luar negeri bebas aktif: mencapai kepentingan nasional sekaligus mewujudkan perdamaian dunia.
Jika variabel ini diabaikan, maka gerak diplomasi Indonesia hanya akan menjadi serangkaian proses seremonial tanpa hasil strategis.
Resultante Bukan Sekadar Proses
Jika menganalisis secara mendalam resultante diplomasi yang sudah dilakukan, pemerintahan saat ini bergerak dalam pola yang cenderung tidak menentu.
Kondisi ini memperlihatkan kecenderungan kurangnya basis objektif yang kuat dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.
Ketika Indonesia bergabung ke dalam blok ekonomi BRICS pada Januari 2025, banyak pihak menilai hal itu sebagai preseden bagus bagi independensi ekonomi.
Keanggotaan ini diharapkan mewujudkan kemandirian dari ketergantungan pada kekuatan arus utama seperti AS, Eropa, dan Jepang.
Namun, asumsi ini dimentahkan ketika Indonesia juga berupaya menjalani proses aksesi ke OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang dikuasai oleh negara-negara maju.
Praksis diplomasi ekonomi ini secara tersirat menggambarkan sikap inkonsistensi serta ketiadaan pedoman yang ajek dalam menentukan arah koalisi.
Kebijakan luar negeri berbasis politik juga menunjukkan sikap paradoks yang serupa di lapangan.
Upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina menjadi tawar tatkala pemerintah mendukung solusi dua negara (two states solution) versi Barat untuk perdamaian Israel-Palestina.
Langkah yang paling fatal adalah sikap Indonesia untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) yang diprakarsai oleh Donald Trump dan Israel.
Alih-alih damai, inisiator BoP justru mengobar perang di Iran dengan melanggar prinsip hukum humaniter dan perang internasional.
Sikap inkonsistensi dan kesalahan logika geopolitik Indonesia tersebut patut untuk dikoreksi secara komprehensif dan mendalam.
Tujuannya adalah untuk mengembalikan pola diplomasi bebas aktif dalam kerangka yang efektif untuk mewujudkan kepentingan nasional.
Efektivitas di sini bermakna penetapan negara tujuan berbasis kepentingan nasional dan perumusan kebijakan yang berpedoman pada dinamika geopolitik terkini.
Hal ini harus sesuai dengan mandat konstitusi, aspirasi masyarakat, serta penggunaan APBN yang efisien.
Pemerintahan saat ini perlu lebih berfokus pada Asia Tenggara sebagai lingkungan strategis prioritas dan lingkaran konsentris utama kebijakan luar negeri.
Pola diplomasi sentrifugal yang menyebar ke 28 negara mencerminkan ketidakfokusan pemerintah dalam menentukan basis kepentingan nasional.
Pola sentrifugal seperti ini cenderung memboroskan anggaran dengan resultante diplomasi yang sering kali tidak sesuai dengan harapan publik.
Sebagai contoh, kebijakan importasi minyak dari Rusia sejatinya dapat dilakukan dalam kerangka BRICS sejak awal bergabung.
Diplomasi energi ke Rusia pada pertengahan April ini justru terkesan reaktif setelah Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace.
Tertahannya dua kapal Pertamina, yakni Pride dan Gamsunoro, di Selat Hormuz merupakan cermin kemarahan diplomatik Iran terhadap posisi Indonesia.
Gerak Baru Diplomasi Sentripetal
Indonesia seyogianya memainkan pola diplomasi yang bersifat sentripetal dengan menempatkan Asia Tenggara sebagai fokus utama.
Ketahanan kawasan merupakan modalitas utama diplomasi di tengah turbulensi geopolitik global yang sangat dinamis saat ini.
Fenomena diringkusnya Presiden Venezuela dan serangan AS terhadap Iran menunjukkan rendahnya resiliensi kawasan di Amerika Selatan dan Timur Tengah.
Iran kini merasa teralienasi di jazirah yang seharusnya menjadi ruang hidup mereka karena propaganda eksternal.
Indonesia memiliki modalitas besar untuk memimpin Asia Tenggara sebagai kawasan yang kuat dan bernilai strategis di mata dunia.
Sebagai negara terbesar dengan jalur maritim terpanjang, Indonesia adalah inisiator dan pendiri utama blok kerja sama ASEAN. Indonesia dapat memadukan keunggulan komparatif negara tetangga di bidang sumber daya alam tanpa harus berlayar terlalu jauh ke jazirah lain.
Mengarusutamakan ASEAN akan meningkatkan bargaining power Indonesia ketika berdiplomasi atau bahkan saat berkonflik dengan negara lain.
Soliditas yang kuat di antara negara-negara ASEAN dalam ekonomi dan perdagangan akan menjadi daya tarik bagi investasi asing secara berkelanjutan. Pola sentrifugal menjadi tidak relevan jika Asia Tenggara mampu menjadi blok ekonomi yang tangguh seperti Uni Eropa.